artikel 2

Upaya keras dari pemerintah untuk membangun sarana dan fasilitas teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan interakasi ekonomi-sosial masyarakat dan sektor produksi. Oleh sebab itu pemerintah berupaya keras untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Instrumen yang digunakan selama ini adalah melalui badan usaha operator telekomunikasi yang melakukan usaha/bisnis layanan telekomunikasi melalui layanan fixed line, seluler, atau satelit. Secara teknis cara ini telah berhasil membuat fasilitas telekomunikasi menjangkau seluruh wilayah geografis Indonesia (dari Sabang sampai Merauke). Namun keterjangkauan teknis-geografis ini tidak membuat sistem telekomunikasi terjangkau bagi masyarakat, yang merupakan sasaran utama. Solusi saat ini masih terlalu mahal bagi sebagian besar calon pelanggan. Akibatnya dari 250 juta penduduk Indonesia, pelanggan telekomunikasi diperkirakan baru mencapai 8 juta orang (3%) untuk fixed line, 30 juta (13%) untuk seluler, serta puluhan ribu (0.04%) untuk satelit. Sekitar 43.000 desa dari 67.000 desa belum terjangkau akses telepon. Oleh sebab itu, pemerintah, melalui Ditjen Postel, mencanangkan program kewajiban pelayanan umum, atau yang lebih dikenal dengan nama program universal service obligation (USO). Program ini dimaksudkan untuk membangun fasilitas dan layanan telekomunikasi bagi segmen masyarakat yang belum sanggup menjangkau layanan yang diselenggarakan badan usaha operator. Meskipun USO adalah initiative pemerintah dalam fungsinya sebagai agen pembangunan dan regulator jaringan, USO tetap merupakan bagian terintegrasi dari system telekomunikasi nasional, dan memberikan layanan yang transparan, serta berkualitas sama dan setara dengan pelanggan non-USO. Selain itu, program USO juga menjadi kepentingan operator dan dibiayai oleh kontribusi operator.